Pemerintah Australia sedang merancang aturan, yang membolehkan pekerja untuk dapat mengabaikan telepon dan pesan yang tidak masuk akal dari atasan mereka, di luar jam kerja.
Seperti kita tahu, biasanya karyawan yang melakukan hal itu akan mendapatkan sanksi dari perusahaan. Namun, peraturan ini nantinya bakal melindungi pekerja dari hal tersebut.
Baca Juga: Infinix Hot 40 Series Segera Dipasarkan di Indonesia, Ini Bocoran Speknya
Mayoritas senator di Parlemen Australia dilaporkan mendukung proposal ini. Misalnya saja Perdana Menteri Australia, Anthony Albanese, yang mengatakan bahwa para pekerja yang tidak dibayar untuk 24 jam sehari tidak boleh dihukum jika mereka tidak siap sedia 24 jam sehari.
Menurut parlemen, kebijakan ini diharapkan menjaga keseimbangan antara kehidupan kerja dan pribadi. Langkah ini juga bertujuan untuk melindungi hak-hak karyawan.
"Rancangan undang-undang (RUU) ini juga mencakup ketentuan lainnya, seperti jalur karier yang lebih jelas dari pekerja sementara ke pekerja tetap, serta hak minimum bagi pekerja sementara," demikian seperti diungkap laporan Business Insider, yang kami akses Jumat (16/2/2024).
Dengan adanya regulasi ini, ke depannya karyawan mempunyai hak untuk 'menolak untuk memantau, membaca atau menanggapi kontak, atau upaya menghubungi, dari pemberi kerja di luar jam kerja karyawan tersebut, kecuali penolakan tersebut tidak masuk akal.' Demikian bunyi amandemen yang diajukan oleh Partai Hijau Australia.
Baca Juga: Persaingan Skutik Retro Indonesia Kini Tambah Meriah dengan Munculnya Peugeot Django 150
Menteri Ketenagakerjaan dan Hubungan Tempat Kerja, Tony Burke, mengatakan bahwa kita bekerja hanya dibayar sesuai jam kerja. Dan beberapa orang sekarang ini menapat masalah di kantornya, jika mereka tidak rutin mengecek email mereka (sekalipun berada di luar jam kerja).
Jika ini terus-menerus terjadi, maka bukan tidak mungkin itu akan menimpa lebih banyak orang.
Baca Juga: Infinix Hot 40 Series Segera Dipasarkan di Indonesia, Ini Bocoran Speknya
"Bekerja dalam jangka waktu yang lama tanpa dibayar. Itu tidak masuk akal," ujarnya.
Partai Hijau yang berhaluan kiri, merupakan pihak pertama yang mengusulkannya tahun lalu dan mendukung rancangan aturan tersebut.
Pemimpin Partai Hijau, Adam Bandt, dalam akun X miliknya, menyebut bahwa regulasi pengabaian panggilan kantor di luar jam kerja, adalah wujud kesepakatan yang telah dicapai antara Partai Buruh, partai-partai kecil dan independen. Dan ini adalah kemenangan besar bagi partai tersebut.
"Warga Australia rata-rata bekerja lembur selama enam pekan tanpa dibayar setiap tahunnya. Itu setara dengan lebih dari A$92 miliar (US$60,13 miliar) upah yang belum dibayar di seluruh perekonomian. Waktu adalah milikmu, bukan bosmu," kata Bandt, mengutip FirstPost.
Baca Juga: Converse Punya Koleksi Lucu Merayakan Valentine: Converse BEMyY2K
Peraturan ini setelahnya akan diajukan ke 'Dewan Perwakilan Rakyat' negara setempat untuk disahkan.
Tidak semua pihak setuju dengan RUU ini. Kelompok pengusaha dan pemimpin perusahaan memperingatkan, proposal ini terlalu berlebihan dan akan melemahkan daya saing Australia.
Dalam tata laksananya, perselisihan antara pekerja dan pemberi kerja mengenai penolakan aturan ini, dapat dilaporkan ke Komisi Fair Work Australia untuk mengambil keputusan akhir.
Sekadar informasi, beberapa negara Eropa, termasuk Perancis dan Belgia, sudah mempunyai undang-undang serupa.
Prancis kali pertama memperkenalkan undang-undang 'hak untuk memutuskan panggilan' pada 2017, yang memaksa perusahaan dengan lebih dari 50 karyawan untuk bernegosiasi dengan staf, tentang kapan mereka dapat mengabaikan email dan panggilan telepon.
