Ikuti Jejak Indonesia: Malaysia Mempertimbangkan Rancang UU Agar Google dan Meta Membayar Berita

Uli Febriarni
Rabu 06 September 2023, 15:51 WIB
ilustrasi bendera Malaysia (Sumber : freepik)

ilustrasi bendera Malaysia (Sumber : freepik)

Pemerintah Malaysia kini sedang mempertimbangkan kemungkinan untuk menyusun peraturan baru, mirip Publisher Right (Hak Penerbit), yang saat ini masih digodok oleh pemerintah Republik Indonesia.

Menurut Reuters, peraturan itu nantinya akan menjadikan Alphabet dan Meta bertanggung jawab untuk memberikan kompensasi kepada media lokal, atas jumlah klik dan penayangan berita.

Berbagai sumber menyebutkan, Komisi Komunikasi dan Multimedia (MCMC) negara tersebut telah melakukan pembicaraan dengan beberapa perusahaan, mengenai kemungkinan mereka mematuhi undang-undang yang serupa dengan yang berlaku di Australia.

"Malaysia bermaksud menerapkan peraturan ini, untuk mengatasi masalah kompensasi yang tidak adil bagi platform digital dan media lokal, dengan harapan hal ini akan memungkinkan agensi konten lokal menerima kompensasi yang layak," tulis media itu, dilansir Rabu (6/9/2023).

Baca Juga: Meta Hentikan Facebook News di Inggris, Prancis dan Jerman

Sementara itu, seperti dikatakan di atas, peraturan ini sepertinya akan mirip dengan Rancangan Peraturan Presiden mengenai Tanggung Jawab Platform Digital untuk Jurnalisme Berkualitas atau Publisher Rights, di Indonesia.

Katadata pernah memberitakan mengenai Kementerian Komunikasi dan Informatika atau Kominfo Republik Indonesia, yang saat ini berupaya mempercepat penyelesaian regulasi ini.

Penyusunan Publisher Rights kali pertama diumumkan Presiden RI Joko Widodo (Jokowi), pada pidato peringatan Hari Pers Nasional, Februari 2023. Kala itu, Jokowi menyinggung keberlanjutan industri media konvensional yang menghadapi tantangan berat.

Pasalnya, sekitar 60% belanja iklan masuk ke platform asing seperti Google dan Facebook. Padahal, perusahaan media yang berperan penting dalam memproduksi konten.

"Sumber daya keuangan media konvensional akan makin berkurang. Larinya pasti ke sana (Google, Facebook, dkk). Dominasi platform asing dalam mengambil belanja iklan kita telah menyulitkan media dalam negeri," kata Jokowi kala itu, dilansir dari CNBC.

Baca Juga: Ini Alasan Google Ubah Logo Android Jadi Lebih Ceria

Baca Juga: Stray: Game Petualangan Kucing di Dunia Cyberpunk yang Akan Difilmkan

Publisher Rights dinilai sebagai kebijakan yang akan menyelamatkan bisnis media. Secara garis besar, Publisher Rights mengharuskan platform seperti Google dan Facebook untuk memberikan kompensasi berupa sejumlah uang bagi perusahaan media.

Pasalnya, selama ini Google dan Facebook semata-mata berperan sebagai wadah distributor berita. Tanpa media yang memproduksi konten berita, maka Google dan Facebook tak punya materi untuk disalurkan ke khalayak.

Wakil Menteri Komunikasi dan Informatika RI, Nezar Patria, menyebutkan sedikitnya ada tiga isu utama yang jadi poin di dalam regulasi itu. Yakni, terkait kerja sama bisnis atau business to business, data, dan algoritma khusus untuk platform digital.

Menurut Nezar, pemerintah mencoba membangun keberlanjutan industri media di tengah disrupsi digital. Oleh karena itu, kerja sama bisnis menjadi hal penting antara industri media dan platform digital.

Kominfo juga menilai, aturan ini bisa mengurangi peredaran berita yang hanya memanfaatkan judul bombastis atau clickbait.

Aturan mirip Publisher Rights sebenarnya sudah diimplementasikan di beberapa negara. Misalnya di Australia melalui 'News Media Bargaining Code' yang mulai berlaku sejak Maret 2021.

Raksasa teknologi yang beroperasi di Australia telah menandatangani lebih dari 30 kesepakatan dengan perusahaan media untuk memberi mereka kompensasi atas konten yang menghasilkan klik dan iklan.

Baca Juga: Google Ubah Logo Android, Bugdroid Jadi 3D dan Font Baru

Baca Juga: ChatGPT Plus Terafiliasi Canva: Kemudahan Mendesain Apapun, Kecuali Mendesain Masa Depanmu

Kemudian, negara lain yang telah menerapkan aturan serupa adalah Kanada. 

Kanada telah mendorong keduanya untuk membayar uang atas penerbitan berita, lewat adanya 'Undang-Undang Berita Online' di negara tersebut. RUU tersebut, yang diperkenalkan pada April 2022, dikenal dengan Bill C-18, mirip dengan undang-undang terobosan yang disahkan di Australia pada 2021.

Undang-undang tersebut disahkan House of Commons Kanada pada Desember. Industri media Kanada menginginkan regulasi yang lebih ketat bagi perusahaan teknologi, untuk mencegah mereka menyingkirkan bisnis berita dari pasar periklanan online. 

Perdana Menteri Kanada, Justin Trudeau, mengatakan bahwa berbagai raksasa internet seperti Meta memposting rekor keuntungan setiap tahun. Sementara pada saat yang sama berita independen lokal berjuang di seluruh Kanada.

Follow Berita Techverse.Asia di Google News
Berita Terkait Berita Terkini
Techno26 Desember 2024, 16:50 WIB

MediaTek Luncurkan Dimensity 8400, Chipset Besar Pertama untuk Smartphone Flagship

Ini menawarkan kinerja dan efisiensi yang luar biasa untuk pengalaman AI dan game terkini.
MediaTek Dimensity 8400. (Sumber: mediatek)
Techno26 Desember 2024, 16:34 WIB

Panggilan Video di WhatsApp Group Sekarang Bisa Pilih Orang Tertentu

WhatsApp memungkinkan memilih orang tertentu dalam grup untuk memulai panggilan grup tanpa mengganggu siapa pun.
WhatsApp lakukan pembaruan fitur panggilan video dalam grup. (Sumber: WhatsApp)
Techno25 Desember 2024, 19:20 WIB

Spesifikasi Lengkap Redmi Buds 6 Lite, Masing-masing Earbud Bobotnya 4,2 Gram

Redmi Buds 6 Lite oleh Xiaomi muncul sebagai pesaing kuat di pasar earbud nirkabel yang ramai.
Redmi Buds 6 Lite. (Sumber: Xiaomi)
Lifestyle25 Desember 2024, 18:56 WIB

Survei: Kesehatan Mental dan Fisik Dipengaruhi Pola Makan Sehat

Temuan ini menunjukkan bahwa warga Indonesia berkeyakinan bahwa makanan sehat dapat membuat mental dan fisik bagus.
Ilustrasi makanan sehat. (Sumber: freepik)
Techno25 Desember 2024, 18:44 WIB

Gila! Harga Langganan X Premium Plus Kini Naik Drastis hingga 37,5%

Ini adalah peningkatan terbesar sejak Elon Musk membeli Twitter pada tahun 2022.
X Premium Plus.
Automotive25 Desember 2024, 18:18 WIB

Yamaha Aerox Alpha Resmi Mengaspal di Indonesia, Ada Varian Spesial

Aerox Alpha akan semakin memperkuat eksistensi Sport Scooter Yamaha.
Yamaha Aerox Alpha. (Sumber: Yamaha)
Techno25 Desember 2024, 14:54 WIB

4 Peristiwa yang Terjadi Ketika Bitcoin Habis Ditambang

Ini hal-hal yang akan terjadi apabila Bitcoin sudah ditambang habis semua.
Ilustrasi penambangan bitcoin. (Sumber: rates)
Automotive25 Desember 2024, 14:32 WIB

Resmi! Honda dan Nissan Bakal Merger Saat Kini Memasuki Era Mobil Listrik

Nissan dan Honda secara resmi mengumumkan rencana untuk merger.
Honda dan Nissan dirumorkan akan merger. (Sumber: istimewa)
Techno25 Desember 2024, 14:03 WIB

Affiliate Content Creators di TikTok Terus Bertambah, Bisa Dapat Uang

Hal ini dibarengi dengan live shopping atau video commerce yang sedang hype.
TikTok Shop affiliate.
Lifestyle25 Desember 2024, 13:32 WIB

Film Baru Christopher Nolan akan Berjudul The Odyssey, Tayang 17 Juli 2026

Film Berikutnya Adalah ‘Mythic Action Epic’ yang Dibuat Dengan Teknologi Imax Baru.
Christopher Nolan. (Sumber: Getty Images)