Belanda (dalam hal ini Ditjen Reformasi Komisi Eropa dan Otoritas Infrastruktur Digital) bersama dengan The United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization (UNESCO), menjalin kerja sama dalam menganalisis serta menyusun desain kelembagaan dan regulasi kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI).
Proyek ini dilakukan dengan dukungan Komisi Eropa, dan muncul sebelum disahkannya AI Act: undang-undang yang diharapkan akan mengatur penggunaan AI di Eropa.
Badan infrastruktur digital Belanda (RDI) akan membantu UNESCO, dalam berkomunikasi dan bertemu dengan kelompok kerja nasional dari seluruh Eropa.
Asisten Direktur Jenderal Ilmu Sosial dan Kemanusiaan UNESCO, Gabriela Ramos, menyatakan bahwa AI telah mewakili salah satu tantangan terbesar yang dihadapi umat manusia.
Menurut dia, meskipun teknologi AI telah menunjukkan potensi uniknya untuk mendukung pembangunan, teknologi tersebut juga memiliki daftar panjang tantangan sosial dan potensi risiko.
Baca Juga: 2.000 Unit All New Honda CR-V Dipesan, Paling Laris Model RS e:HEV
Baca Juga: Google Meluncurkan Versi Asisten Generatif yang Disempurnakan dengan AI
Baca Juga: AI Bakal Mengubah Keterampilan dan Menambah Jenis Lowongan Kerja
Gabriela menyatakan, AI memaksa pemerintah di seluruh dunia untuk memikirkan kerangka kerja, institusi, dan kemampuan dalam mengatasi tantangan-tantangan ini secara efektif dan langkah yang mereka perlukan.
"Ini bukan diskusi teknologi. Ini adalah masalah kemasyarakatan. Untuk membentuk perkembangan teknologi AI, kita memerlukan kerangka tata kelola efektif, didukung oleh nilai-nilai etika dan moral yang kita junjung tinggi," ujarnya, dalam keterangan resmi, yang dilansir Sabtu (7/10/2023).
Dalam pertemuan yang berlangsung 4 Oktober 2023 itu, disepakati UNESCO akan menghasilkan laporan komprehensif mengenai keadaan dan praktik pengawasan AI yang ada di Eropa dan sekitarnya.
Proyek kolaboratif ini akan memungkinkan otoritas berkompeten di seluruh Uni Eropa, untuk membangun kapasitas dan kompetensi yang diperlukan. Hal itu berguna dalam memastikan secara efektif kepatuhan sistem AI, terhadap persyaratan yang akan ditetapkan oleh UU AI UE, dan sejalan dengan Rekomendasi tentang Etika AI.
"Yang kita pelajari di sini, saya jamin, akan menjadi dasar bagi banyak diskusi yang terjadi pada saat yang sama di seluruh dunia," kata Gabriela, di laman Reuters.
Baca Juga: Gegara Hal Ini, Sebuah Biro Iklan Gugat Media Sosial X Milik Elon Musk
Baca Juga: Fitur Deteksi Sleep Apnea, Bakal Ditambahkan di Galaxy Watch Tahun Depan
Baca Juga: Fujitsu dan Riken Persiapkan Komputer Kuantum Kedua, Diklaim Bakal Minim Kesalahan
UNESCO telah menjadi suara penting dalam perdebatan mengenai AI, dengan pedoman etika yang diajukan pada 2021 dan diadopsi oleh seluruh 193 negara anggota; meskipun pedoman tersebut tidak mengikat secara hukum.
Direktur Komisi Eropa yang membantu negara-negara melakukan reformasi, Nathalie Berger, mengatakan UU AI akan disahkan tahun ini. Namun akan memerlukan waktu dua tahun tambahan untuk bisa diterapkan secara penuh.
“Pengawasan sangat penting untuk memastikan bahwa dalam praktiknya semuanya berjalan dengan baik,” katanya.
Di luar Uni Eropa, pengalaman ini diyakini akan memperkaya kerja UNESCO dengan seluruh negara anggota dengan membantu mengembangkan tolok ukur kesiapan kelembagaan dan kerangka kerja untuk penerapan AI yang lebih kuat, lebih aman, dan lebih etis.
Baca Juga: Diablo IV Rilis di Steam 17 Oktober, Bersamaan Season of Blood Musim Kedua
