Techverse.asia - TikTok menyatakan bahwa pihaknya akan menghabiskan dana sebesar €12 miliar atau setara dengan Rp201,6 triliun sebagai bagian dari upaya berkelanjutan untuk mengambil hati regulator di Eropa, dengan perusahaan tersebut mulai mengerjakan pusat data di Norwegia yang diumumkan sebelumnya.
Platform video berdurasi pendek ini telah bekerja keras selama beberapa tahun terakhir untuk meyakinkan dunia bahwa mereka tidak terikat pada perusahaan induknya, ByteDance yang berbasis di China.
Upaya tersebut tidak terbantu oleh terungkapnya tahun lalu bahwa karyawan yang berbasis di China rupanya dapat mengakses data untuk pengguna di Eropa dan Amerika Serikat (AS).
Baca Juga: TikTok Sekarang Memungkinkan Menambahkan Lagu Favorit ke Platform Streaming Musik
Namun demikian, TikTok telah membuat sejumlah komitmen yang berupaya mengatasi kekhawatiran atas praktik pemanfaatan data sesuai dengan Undang-Undang Layanan Digital atau Digital Service Act (DSA) Uni Eropa (UE).
Komitmen-komitmen ini telah digabungkan dalam sebuah inisiatif yang disebut Project Clover, yang mencakup pembukaan pusat data lokal di Eropa dan memperkenalkan proses akses dan kontrol data baru.
Salah satu upayanya adalah dengan menghadirkan proses akses dan kontrol data baru, termasuk 'gerbang keamanan' yang menetapkan karyawan mana yang dapat mengakses data pengguna TikTok di Benua Biru.
Baca Juga: Pengiriman Realme C Series Capai 200 Juta Unit Secara Global
Migrasi data
Investasi yang dijanjikan perusahaan sebesar €12 miliar mencakup jangka waktu 10 tahun ke depan, dan mencakup pendanaan tidak hanya untuk tiga pusat data, tapi juga kerja sama dengan perusahaan keamanan pihak ketiga bernama NCC Group yang sebelumnya diumumkan akan melakukan audit terhadap kontrol dan praktik datanya.
Setelah banyak penundaan, TikTok mulai memindahkan data pengguna Eropa ke pusat data pertamanya di Irlandia pada September 2023, sebuah proses yang diharapkan selesai pada akhir tahun 2024.
TikTok juga mengungkapkan rencana untuk pusat data kedua di Irlandia, ditambah pusat data yang ketiga di wilayah Hamar di Norwegia - wilayah yang tampaknya akan menggunakan 100 persen energi terbarukan.
Menurut TikTok, pihaknya kini telah mengambil alih bangunan pertama dari tiga bangunan di situs tersebut, dan akan mulai memasang server dengan tujuan untuk memigrasikan data pengguna Eropa mulai musim panas mendatang. Dua bangunan tambahan akan menyusul segera setelahnya.
Baca Juga: Langganan Meta Bebas Iklan di Uni Eropa Menghadapi Pengawasan Ketat dari Aktivis Privasi
Untuk informasi, sejak September tahun ini, TikTok telah mulai mentransfer informasi pengguna Eropa ke pusat data yang baru diluncurkan di Irlandia. TikTok mengatakan bahwa pihaknya sedang berupaya membuka dua pusat data tambahan di Eropa, termasuk satu di Norwegia dan satu lagi di Irlandia.
Raksasa video sosial berdurasi pendek ini mengumumkan pembukaan pusat datanya di Irlandia pada 2020 lalu, dan diperkirakan akan dibuka di wilayah tersebut pada awal 2022. Namun demikian, skala waktu ini kemudian diundur ke akhir tahun 2022, dan kemudian diundur lagi hingga ke akhir tahun 2023.
Langkah TikTok untuk membuka pusat data di Irlandia terjadi ketika UE membatasi platform online besar dengan DSA, sebuah aturan yang memaksa TikTok untuk menjadikan algoritmanya opsional bagi pengguna di UE.
Perusahaan mengonfirmasi bahwa meskipun migrasi data telah dimulai, kemungkinan besar migrasi tersebut tidak akan selesai hingga kuartal keempat (Q4) 2024, yang mana pada saat itu TikTok seharusnya sudah memiliki dua pusat data tambahan (yang diumumkan sebelumnya) yang sudah beroperasi.
Baca Juga: Laporan Uni Eropa Sebut Media Sosial X Punya Banyak Disinformasi yang Besar
Sebagai tindakan sementara hingga pusat data baru beroperasi penuh, TikTok mengatakan bahwa mereka telah mulai menyimpan data pribadi penggunanya di Eropa - termasuk pengguna di Uni Eropa, Swiss, dan Inggris - di tempat khusus yang aman, meskipun ini berada di AS.
TikTok memang selama ini berada di bawah pengawasan ketat selama beberapa tahun terakhir, dan ini adalah bagian dari upayanya untuk membuat pihak berwenang memercayai aplikasi tersebut.
Pada tahun lalu, ByteDance mengonfirmasi bahwa beberapa karyawannya, yang akhirnya dipecat karena mengakses data beberapa pengguna di AS, termasuk sejumlah jurnalis. Pengungkapan ini terjadi di tengah pemerintah negara bagian yang melarang TikTok dari perangkat milik pemerintah.