Techverse.asia - China mempunyai rencana untuk mengeluarkan chip buatan luar negeri dari sistem telekomunikasinya. Para pejabat negara tersebut pun dilaporkan telah meminta kepada penyedia telekomunikasinya untuk mengganti chip asing, seperti yang dibuat oleh Intel dan AMD, pada 2027 yang akan datang.
Berdasarkan perintah Kementerian Perindustrian dan Teknologi Informasi China, penyedia telekomunikasi harus memeriksa jaringan mereka untuk mencari chip buatan luar negeri dan kemudian membuat batas waktu untuk penghapusannya.
Perubahan ini terutama akan mempengaruhi Intel dan AMD, sumber mengatakan kepada The Wall Street Journal, sebab kedua perusahaan teknologi yang berbasis di California, Amerika Serikat (AS) itu menyediakan sebagian besar prosesor yang disertakan dalam peralatan jaringan China.
Baca Juga: Pengguna X Premium Tidak Dapat Lagi Menyembunyikan Centang Birunya
Langkah ini mencerminkan upaya pemerintah AS untuk merobek dan mengganti peralatan seluler yang dibuat oleh produsen telekomunikasi China yakni Huawei karena alasan keamanan. AS juga telah memblokir Nvidia dan AMD untuk mengekspor chip AI terkuat mereka ke China dan meminta negara lain untuk mengurangi chip yang dikirim ke China.
Hal tersebut menyebabkan China fokus pada pengembangan prosesornya sendiri. Tahun lalu, Huawei telah merilis ponsel pertamanya dengan chip 5G internal yang dibuat oleh SMIC China. Namun masih ada kekhawatiran mengenai apakah chip buatan China dapat bekerja sama efektifnya dengan chip dari Nvidia, Intel, dan AMD.
Bahkan jika hal ini tidak terjadi, maka rencana China untuk menghapuskan produsen chip asing dari peralatan telekomunikasi dapat mengurangi sebagian besar pendapatan Intel dan AMD. Sebagaimana dicatat oleh WSJ, Intel memperoleh 27 persen pendapatannya dari China pada 2023, sementara AMD memperoleh 15 persen dari penjualan di negara tersebut pada tahun lalu.
Baca Juga: AS, Jepang, dan Belanda Sepakat untuk Batasi Akses China dalam Peralatan Pembuatan Chip
Sebagaimana diketahui, Pemerintah China menerapkan kebijakan baru, yang bertujuan menghapus secara bertahap dominasi mikroprosesor buatan Amerika Serikat di negara tersebut. China meminta personal computer (PC) yang menggunakan chip dari Intel dan AMD, tidak digunakan di komputer pribadi dan server pemerintah.
Panduan pengadaan yang baru ini, juga bertujuan untuk mengakhiri penggunaan sistem operasi Microsoft Windows, serta perangkat lunak database buatan luar negeri dalam perangkat pemerintah China.
"Dan mendukung opsi (penggunaan produk) dalam negeri," lanjut laporan itu.
Instansi pemerintah setempat juga telah diminta membuat kriteria khusus komputer yang boleh digunakan, di dalamnya harus mencakup penggunaan prosesor dan sistem operasi yang 'aman dan andal'.
Baca Juga: AMD Berencana untuk Investasi ke India Senilai Rp6 Triliun, Bangun Pusat Manufaktur Semikonduktor
Kementerian Perindustrian China mengeluarkan pernyataan pada akhir Desember 2023, yang berisikan tiga daftar terpisah dari CPU, sistem operasi, dan basis data terpusat. Kejutannya, semua yang ada di dalam daftar merupakan perusahaan China.
Munculnya regulasi ketat ini, diduga sebagai imbas pembatasan penjualan chip Amerika Serikat ke China, yang merupakan regulasi pemerintahan Joe Biden.
Ditanyai perihal 'embargo teknologi' tersebut, Kantor Informasi Dewan Negara dalam Kabinet China tidak segera menanggapi permintaan komentar dari Reuters. Demikian pula Intel dan AMD, tidak segera menanggapi permintaan komentar dari media tersebut.
Baca Juga: Intel Membuat Chip Quantum dengan 12 Qubit Chip
Diketahui, negeri Paman Sam ingin meningkatkan produksi semikonduktor dalam negeri dan mengurangi ketergantungan pada China dan Taiwan, melalui CHIPS dan Undang-Undang Sains 2022 yang dicanangkan pemerintahan Joe Biden.
Undang-undang ini dirancang untuk mendukung semikonduktor AS, dan berisi bantuan keuangan untuk produksi dalam negeri dengan subsidi untuk produksi chip canggih.
Aturan itu kemudian memberikan keuntungan kepada Intel. Karena kemudian pemerintah memberikan sekitar US$20 miliar kepada Intel. Termasuk US$8,5 miliar dalam pendanaan langsung dan hingga US$11 miliar dalam bentuk pinjaman federal. Ditambah lagi, kredit pajak investasi hingga 25 persen, untuk investasi yang memenuhi syarat hingga US$100 miliar.