CEO Telegram, Pavel Durov, mengungkap bahwa aplikasi perpesanan Telegram akan memberikan alamat IP dan nomor telepon pengguna kepada otoritas terkait, ketika ada permintaan untuk penanganan hukum.
Laporan Bloomberg menyebut, platform ini mengubah ketentuan layanannya untuk mencegah penjahat menyalahgunakannya, kata Durov dalam sebuah posting di Telegram pada Senin (23/9/2024).
"Langkah tersebut dilakukan kurang dari sebulan setelah penangkapannya di Prancis, di mana ia menghadapi tuduhan dugaan keterlibatan dalam penyebaran materi pelecehan seksual anak," tulis media itu, dikutip Selasa (24/9/2024).
The Guardian yang menukil AFP mengatakan, aplikasi berbagi pesan tersebut telah menghapus lebih banyak 'konten bermasalah' dan akan mengambil pendekatan yang lebih proaktif untuk mematuhi permintaan pemerintah.
Pengumuman tersebut muncul beberapa pekan setelah penangkapan Pavel Durov di Prancis, atas tuduhan gagal menindak para penjahat yang menggunakan aplikasi tersebut.
Fitur pencarian Telegram 'telah disalahgunakan oleh orang-orang yang melanggar ketentuan layanan kami untuk menjual barang-barang ilegal', kata Durov kepada 13 juta pelanggan saluran pesan pribadinya.
Keterangan Durov juga menyatakan bahwa mereka menggunakan kecerdasan buatan untuk memastikan semua 'konten bermasalah' yang teridentifikasi pada sistem itu tidak lagi dapat diakses lewat 'Penelusuran'.
"Jika Anda masih menemukan sesuatu yang tidak aman atau ilegal di Telegram Search, silakan laporkan kepada kami melalui @SearchReport. Pencarian Telegram dimaksudkan untuk mencari teman dan menemukan berita, bukan untuk mempromosikan barang ilegal," tulis Durov.
Selain itu, lanjut dia, Telegram telah memperbarui ketentuan layanan dan kebijakan privasi, untuk memperjelas bahwa mereka akan membagikan detail pelanggar kepada pihak berwenang –termasuk alamat IP internet dan nomor telepon– sebagai tanggapan atas permintaan hukum yang sah.
"Kami tidak akan membiarkan pelaku jahat membahayakan integritas platform kami untuk hampir satu miliar pengguna," katanya.
Baca Juga: EWS TV Digital dan DPIS Resmi Beroperasi, Mitigasi Bencana Diharapkan Mengurangi Risiko yang Timbul
Meskipun perubahan ini dapat mengurangi aktivitas kriminal di area publik platform, kebijakan tersebut tidak menghilangkan enkripsi end-to-end. Karena Telegram mengatakan bahwa, mereka 'tidak memiliki cara untuk menguraikan informasi sebenarnya' dari percakapan.
Tidak jelas bagaimana langkah yang diambil Telegram dalam membagikan beberapa data pengguna, dengan penegak hukum akan memengaruhi penyelidikan Prancis yang sedang berlangsung.
Dilansir dari CNN, Telegram sebelumnya telah menindak beberapa konten yang melanggar aturannya, termasuk membatasi akses ke beberapa saluran yang terkait dengan atau dioperasikan oleh Hamas di tengah perang kelompok militan itu dengan Israel.
Telegram juga menghapus seruan untuk melakukan kekerasan setelah ada laporan bahwa aplikasi itu digunakan untuk mengorganisir kerusuhan anti-imigran sayap kanan di Inggris.
Baca Juga: Vivo V40 Lite Meluncur di Indonesia pada 25 September 2024, Begini Bocoran Speknya
Baca Juga: ASUS ROG Falchion Ace HFX: Keyboard Gaming dengan ROG HFX Magnetic Switches
Sebelumnya, Pavel Durov ditangkap oleh polisi Prancis di bandara France’s Le Bourget, utara Paris, 24 Agustus 2024. Penangkapan dan penahanan Durov dilakukan setelah jet pribadinya mendarat di bandara.
Durov ditangkap berdasarkan surat perintah, atas pelanggaran yang terkait dengan aplikasi pengiriman pesan populer tersebut.
Investigasi yang diakses lewat laporan BBC itu mengungkap kurangnya moderasi dalam aplikasi yang dikembangkan oleh Durov. Dan Durov dituduh gagal mengambil langkah-langkah untuk mengekang penggunaan Telegram secara kriminal.
"Aplikasi tersebut dituduh gagal bekerja sama dengan penegak hukum terkait perdagangan narkoba, konten seksual anak, dan penipuan," demikian juga berita sejumlah media.
Selama penyelidikan, ia harus tetap berada di Prancis dan melapor ke polisi dua kali sepekan.
Telegram sebelumnya membantah memiliki moderasi yang tidak memadai. Platform milik Durov –yang memegang paspor Rusia, Prancis, Uni Emirat Arab, dan St Kitts dan Nevis– itu awalnya mengkritik penangkapannya.
"Telegram mematuhi hukum Uni Eropa, termasuk Undang-Undang Layanan Digital - moderasinya sesuai dengan standar industri dan terus ditingkatkan.
CEO Telegram Pavel Durov tidak menyembunyikan apa pun dan sering bepergian ke Eropa.
Tidak masuk akal untuk mengklaim bahwa suatu platform atau pemiliknya bertanggung jawab atas penyalahgunaan [yang dilakukan oleh pengguna] platform tersebut.
Kami sedang menunggu penyelesaian segera dari situasi ini. Telegram bersama kalian semua," tulis perusahaan, diiringi emoticon bergambar hati.
Pavel Durov dibebaskan dengan jaminan sebesar €5 juta ($5,6 juta). Berikutnya, ia mengumumkan langkah-langkah yang tampaknya tunduk pada tuntutan Paris.
Pada 6 September 2024, ia mengatakan Telegram akan mengubah fitur 'orang-orang di sekitar' untuk menghadirkan kepada pengguna 'bisnis yang sah' dan bukan 'bot dan penipu'.