California Akan Atur UU Privasi Data Mobil yang Terhubung Internet

(ilustrasi) California memberlakukan undang-undang privasi data mobil untuk mengurangi KDRT (Sumber: Rich Truesdell/Medium)

Pemerintah California memberlakukan undang-undang privasi data mobil, yang menurut laporan sejumlah media, langkah itu bertujuan untuk mengurangi kekerasan dalam rumah tangga (KDRT).

Gubernur California, Gavin Newsom, telah menandatangani rancangan undang-undang berisi kebijakan mengharuskan produsen mobill yang terhubung internet untuk melindungi korban KDRT, sebuah langkah yang dapat memperluas perlindungan tersebut secara nasional.

Seiring dengan semakin banyaknya produsen mobil yang menambahkan teknologi canggih ke mobil mereka, kasus penguntitan dan pelecehan menggunakan fitur seperti pelacakan lokasi dan kendali jarak jauh mulai bermunculan.

RUU tersebut disahkan oleh badan legislatif negara bagian California dengan dukungan luar biasa, dan Newsom menandatanganinya bersama dengan beberapa langkah lain, yang dimaksudkan untuk melindungi korban kekerasan dalam rumah tangga.

Undang-undang ini dapat menyebabkan standar baru diterapkan di luar California, karena produsen mobil cenderung menghindari memproduksi mobil yang berbeda untuk negara

"Undang-undang tersebut dapat menyebabkan penerapan standar baru di luar California, karena produsen mobil cenderung menghindari produksi mobil yang berbeda untuk negara bagian yang berbeda," demikian diunggah US News & Report, diakses Selasa (1/10/2024).

Di antara ketentuannya, regulasi California mengharuskan produsen mobil untuk menyiapkan proses yang jelas bagi pengemudi untuk menyerahkan salinan perintah penahanan atau dokumentasi lainnya, dan meminta penghentian akses jarak jauh pengemudi lain dalam waktu dua hari kerja.

Peraturan tersebut juga mengamanatkan produsen mobil untuk memungkinkan pengemudi menonaktifkan akses lokasi dari dalam kendaraan dengan mudah.

Analis legislatif mengutip laporan dari Reuters dan New York Times tentang produsen mobil yang tidak membantu perempuan yang menuduh mereka menjadi sasaran pasangan mereka.

Seorang perempuan menggugat Tesla namun tidak berhasil. Ia menuduh perusahaan tersebut gagal bertindak, setelah ia berulang kali mengeluh bahwa suaminya menguntit dan melecehkannya, menggunakan teknologi produsen mobil tersebut meskipun ada perintah penahanan.

Tidak ada produsen mobil yang secara resmi menentang undang-undang tersebut.

Aliansi Inovasi Otomotif, yang beranggotakan beberapa produsen mobil, mengatakan pihaknya mendukung tujuan melindungi korban kekerasan dalam rumah tangga.

Aliansi menyampaikan beberapa kekhawatiran tentang kelayakan teknis selama proses legislatif.

Sementara itu, seorang juru bicara mengatakan dalam email kepada Reuters pada Senin (30/9/2024) bahwa, pihaknya telah membahas cara-cara untuk mengatasi masalah tersebut tahun depan.

Baca Juga: ByteDance Akan Gunakan AI Generatif Besutan Huawei

Gubernur California Gavin Newsom (sumber: Reuters)

Gavin Newsom menjadi salah satu pemimpin di negara bagian Amerika yang memiliki perhatian atas dampak teknologi terhadap kehidupan.

Baru-baru ini ia juga diberitakan telah menandatangani sebuah rancangan undang-undang tentang larangan menggunakan ponsel di sekolah.

Undang-undang ini menjadikan California sebagai negara bagian terbaru, yang mencoba membatasi akses ponsel siswa. Ini adalah upaya meminimalkan gangguan di dalam kelas, dan mengatasi dampak kesehatan mental dari media sosial pada anak-anak.

Florida, Louisiana, Indiana, dan beberapa negara bagian lainnya telah mengesahkan undang-undang yang bertujuan untuk membatasi penggunaan ponsel oleh siswa di sekolah.

Dilansir dari ABC, Newsom menilai penggunaan ponsel yang berlebihan dapat meningkatkan kecemasan, depresi, dan masalah kesehatan mental lainnya.

Menurut sang gubernur, undang-undang baru tersebut akan membantu siswa untuk fokus pada akademis, perkembangan sosial, dan dunia di depan mereka, bukan pada layar ponsel, ketika mereka berada di sekolah.

Undang-undang tersebut juga mengharuskan distrik untuk mengeluarkan peraturan pada 1 Juli 2026, untuk membatasi atau melarang siswa menggunakan ponsel pintar di kampus, atau saat siswa berada di bawah pengawasan staf sekolah.

Distrik harus memperbarui kebijakan mereka setiap lima tahun setelah itu.

Tags :
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI